Canangkan Vaksin PMK, Wagub Sumbar Sebut Daging Ternak Terjangkit PMK Aman Dikonsumsi

SUMBAR, - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencanangkan gerakan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK). Hal tersebut guna msnanggulangi dampak merebaknya PMK pada hewan ternak.

Pencangan vaksinasi tersebut ditandai dengan penyerahan 4.200 dosis vaksin PMK dan obat-obatan oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kementrian Pertanian RI, Tri Melasari selaku penanggung jawab PMK di Sumatera Barat pada Wakil Gubernur, Audy Joinaldy.

Baca juga: Pemko Solok Gelar Pelatihan Coaching dan Mentoring Bagi Pejabat Administrator

"Kasus PMK di Sumbar tergolong tidak parah, namun pemerintah tetap memberikan perhatian khusus untuk menjaga situasi tidak memburuk. Terutama di daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong peternakan dan sapi perah, seperti Padang Panjang, Agam, Solok, dan Solok Selatan, " ungkap Audy, Jumat (24/6/2022).

Audy menjelaskan populasi sapi perah Sumbar tidak terlalu banyak, ada 700 insyaAllah dengan dosis yang ada sekarang cukup. "Jadi Pastikan sapi perah, indukan dan sapi-sapi bantuan dalam dua hari ini tervaksin 100 persen, karena ini kan nilai ekonomis nya sangat tinggi, " ujarnya.

Baca juga: Pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM RI Diperpanjang

Lebih lanjut ia menyampaikan agar masyarakat tidak perlu khawatir mengkonsumsi daging hewan ternak. Menurutnya, PMK bukan penyakit zoonotik sehingga tak dapat ditularkan pada manusia.

"Perlu kita edukasi juga, masyarakat harus tau ini bukan zoonosis, jadi tetap aman untuk dikonsumsi. Tidak perlu takut, apalagi ini kan mau Idul Adha. Sapi-sapi yang sakit tidak apa-apa dipotong paksa, " terang Wagub.

Baca juga: Pemko Solok Gelar Coaching dan Mentoring bagi Pejabat Administrator

Sementara itu, Tri Melasari menuturkan bahwa 4.200 dosis vaksin dan obat-obatan merupakan bantuan tahap awal. Tri menjelaskan, vaksinasi tahap awal tersebut ditargetkan selesai pada 2 Juli mendatang. Kemudian bantuan berikutnya akan didistribusikan kembali secara bertahap dan proporsional sesuai kebutuhan di daerah.

"Bantuan diberikan berdasarkan proporsional populasi, target prioritas dan tingginya kejadian, " tambahnya.

Baca juga: Mahfud MD: HPN 2022, Marwah Pers Harus Dijaga

Senada dengan Wagub, Ia juga menekankan komunikasi informasi dan edukasi pada peternak maupun masyarakat umum. Tri menilai masih banyak masyarakat awam yang beranggapan bahwa PMK menular ke manusia, padahal menurutnya semestinya hal ini tidak perlu dikhawatirkan.

Tri juga menyinggung adanya rencana relaksasi bagi peternak pengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak penyakit mulut dan kuku tersebut.

Baca juga: Daftar Dewan yang Menumpuk Berebut Duduk di Komisi IV DPRD Sumbar

"Ini juga nanti akan kita koordinasi dengan pihak Bank, bagaimana caranya supaya peternak pengakses KUR yang terdampak PMK bisa mendapat relaksasi, " jelasnya.

Pada kesempatan itu juga, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumbar, Erinaldi melaporkan bahwa sampai hari ini terdapat 16 kabupaten dan kota yang terdapat PMK. Tercatat 4.470 kasus terjangkit, 670 sembuh, empat ekor mati dan 27 dipotong paksa.(**)