Gubernur Mahyeldi Sebut Gedung di Samping SMA 1 Bukittinggi Mestinya 15 Lantai

PADANG, – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyinggung soal aset daerah berupa gedung dua lantai yang berada di samping SMAN 1 Bukitinggi Landbouw, saat menghadiri Rapat Koordinasi Staf Ahli Kepala Daerah, di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Rabu (22/6/2022).

Menurut Gubernur Mahyeldi, gedung tersebut tidak termanfaatkan dengan optimal, dan bangunannya masih terbengkalai. Ia mengajukan masalah gedung tersebut sebagai contoh bagaimana staf ahli kepala daerah harus berkerja.

Baca juga: Pengusaha Diajak Ngupi Indah di MPP Padang

“Salah satu contohnya adalah staf ahli harus mampu memberikan masukan kepada pembangunan di daerah. Seperti gedung dua lantai yang ada di samping SMA 1 Bukittinggi Landbouw yang sampai sekarang masih terbengkalai, ” kata Gubernur Mahyeldi.

Mahyeldi menyebutkan, bangunan tersebut merupakan aset strategis, mengingat harga tanah di Bukittinggi termasuk paling mahal di Indonesia. Oleh sebab itu, kata Mahyeldi, staf ahli harus melihat segi ekonomis bangunan tersebut yang seharusnya bisa dibangun 15 lantai.

Baca juga: Wako Bukittinggi Kembali Lantik 60 Pejabat ASN

“Ini salah satu fakta bahwa kajian dan analisa hanya dilakukan oleh satu OPD saja, dan tidak dipikirkan oleh organisasi lainnya. Seharusnya gedung tersebut bisa dipakai kegiatan lain. Akhirnya gedung tersebut digunakan untuk pelatihan diklat-diklat penyuluh pertanian saja, ” ungkapnya.

Soal peranan staf ahli, menurut Mahyeldi, sesuai namanya, pada kepakaran dan profesionalitas seseorang pada bidang tertentu. Sebutan ‘staf ahli’, kata Mahyeldi, bukan berarti ia ahli dalam segala hal atau dalam segala permasalahan.

Baca juga: Kasus DBD Tinggi, Dana Penanganan di Kota Pariaman Habis

Namun bermakna ia menekuni dan memahami bidang tertentu secara mendalam. Oleh karena itu, Mahyeldi meminta kepada para staf ahli agar jeli melihat suatu permasalahan dan potensi yang ada di suatu daerah.

Lebih jauh, Mahyeldi menyampaikan, seorang staf ahli dapat dikatakan sebagai policy adviser bagi kepala daerah, baik bagi Gubernur maupun bagi Bupati atau Wali Kota. Di samping itu, seorang staf ahli memiliki kompetensi dan latar belakang dalam memberikan telaah terhadap permasalahan yang ada.

Baca juga: Mahfud MD: HPN 2022, Marwah Pers Harus Dijaga

“Staf ahli harus jeli melihat potensi yang ada di suatu daerah dan kemudian memberikan masukan kepada kepala daerah, ” ujarnya.

Gubernur berharap seluruh staf ahli dapat mengembangkan diri dan meningkatkan wawasan agar pikiran-pikiran, gagasan, atau rekomendasi seputar pelayanan publik dan pemerintahan yang nanti akan disampaikan kepada kepala daerah tetap relevan dengan perkembangan zaman. (**)

Baca juga: Pemko Solok Gelar Pelatihan Coaching dan Mentoring Bagi Pejabat Administrator