Kota Padang adalah Ibu Kota Provinsi, Stakeholdernya Penduduk Sumatera Barat

PADANG - Menjadi Walikota Padang tidak sama dengan menjadi walikota atau bupati di kota atau kabupaten lain di Sumatera Barat (Sumbar). Jadi yang bercita-cita menjadi Walikota Padang harus berfikir provinsial tapi bertindak lokal, artinya apa yang Walikota Padang lakukan juga harus memikirkan kepentingan warga dari kota atau kabupaten lain yang ada di Sumbar.

Dari pengalaman selama ini Walikota Padang baru kelas Kampung kalau tidak bisa dibilang "Kampungan", dia menjadi walikota hanya memikirkan warga Kota Padang tapi tidak memikirkan kepentingan warga dari luar Kota Padang, contohnya Terminal Lintas Andalas hilang dan menjadi Mall dengan gagal mendapatkan gantinya yang lebih baik.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Baswedan vs Konglomerat Hitam

Perlu diketahui, penduduk Kota Padang  berasal dari seluruh kota dan kabupaten yang ada di Sumbar, tidak ada yang bisa mengaku-ngaku Kota Padang adalah "Kampuang Den" yang lain merantau. Itu adalah pemikiran "Kapunduang" kalau ada satu orang penduduk Kota Padang masih berfikiran demikian di zaman globalisasi ini.

Kota Padang adalah "Hub" bagi kota dan Kabupaten lain, baik bagi warganya maupun bagi pemerintah daerahnya karena kantor Gubernur Sumbar berada di Kota Padang.

Baca juga: Tony Rosyid: Bersama Rakyat, PDIP-PKS Tolak Pemilu Diundur

Di Kota Padang juga berada Pelabuham Laut Teluk Bayur, dan Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Jadi berfikir menjadi Walikota Padang berarti seolah-olah magang menjadi Gubernur Sumbar, walaupun Gubernur Sumbar saat ini Gubernur Rasa Walikota karena belum dirasakan manfaatnya bagi kota dan kabupaten lain. Hal itu jangan ditiru, kapan perlu harus ada yang berani maju menggantikannya sebagai Gubernur di Pilkada 2024 ini.

Menjadi pejabat pemerintah di Minangkabau atau Sumatera Barat sangat berat karena masyarakatnya mempunyai tingkat intelektual yang tinggi dan sangat egaliter tidak akan kagum dengan pangkat dan kekayaan yang dipunyai para pajabat apalagi para calon pejabat. Mereka lebih percaya aksi dari pada narasi, karena narasi bagi orang Minang sudah biasa di Warung Kopi, bahkan seorang tukang jahit pun yang asli Minang tontonannya dialog politik, jadi jangan main narasi atau politiking di Ranah Minang, Anda akan kalah, tatungkuik tatilantang, minyak habih sambah tak lamak.

Baca juga: Ilham Bintang: Hanya Negara Lemah Demokrasi yang Tunda Pemilu karena Pandemi

Politik Minangkabau atau Sumatera Barat adalah "bialah kapalo baluluak, asa tanduak lai makan" artinya bekerja dulu untuk rakyat, setelah itu baru rakyat yang akan mendukung balik menjadikannya seorang pemimpin.

Sogok manyogok indak masuak doh di Ranah Minang, kecuali banyak pitih dan punyo pohon duit. Di Minang berlaku ambil duitnya jangan pilih orangnya. Mereka tahu mana yang ikhlas dan mana yang culas, biasanya yang banyak main duit orangnya culas, urang awak sangat benci sama orang culas. Itu terlihat dari sifat petarung urang awak, jaankan kalah seri sajo dia gak mau. Artinya harus tahu raso periso, lamak di awak katuju di urang. "Sama-sama enak."

Baca juga: Anies Baswedan Menghadirkan Rasionalitas di IKN

Padang, 6 April 2024

Hendri Kampai

Baca juga: Zainal Bintang: Menyoal Etik Bernegara

(Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI)